Penyelenggara Haji Harus Responsif Hadapi Kedaruratan Saat di Arab Saudi

16-05-2024 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, saat melepas rombongan calon jemaah Haji kloter 8 asal Kabupaten Tasikmalaya, di Embarkasi Asrama Haji Kota Bekasi, Kamis (15/5/2024). Foto: Nadhen/vel

PARLEMENTARIA, Bekasi - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily meminta penyelenggara haji responsif terhadap situasi saat pelaksanaan Ibadah di Arab Saudi. Berbagai skenario kedaruratan kata dia harus sudah disiapkan.


"Saya kira yang paling penting adalah pada puncak (ibadah) Hajinya. Harus disiapkan skenario kedaruratan jika terjadi berbagai potensi hambatan pelayanan," ujarnya usai melepas rombongan calon jemaah Haji kloter 8 asal Kabupaten Tasikmalaya, di Embarkasi Asrama Haji Kota Bekasi, Kamis (15/5/2024).


Ace sendiri melihat pelayanan bagi para calon jemaah Haji saat masih di dalam negeri sudah cukup baik. Sebelum melepas para calon jemaah kloter 8, Ia sempat berbincang dengan mereka untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang mereka terima selama berada di Asrama. 


Ia berharap agar pelayanan yang baik ini bisa tetap dilakukan saat di Arab Saudi. Para jemaah kata dia juga tetap harus mendapatkan pelayanan yang terbaik saat di tanah suci. "Kami Komisi VIII akan melakukan pengawasan, bukan hanya proses pelayanan dalam negeri, tapi juga nanti pada saat di tanah suci. Untuk bisa memastikan bagaimana pelayanan diberikan ke jemaah baik atau tidak," ucapnya.


Sebagai informasi, setidaknya akan ada 241.000 calon jemaah haji pada tahun 2024 ini. Kuota yang didapatkan Indonesia tahun ini adalah yang paling banyak sepanjang sejarah. Terdiri atas 213.320 jemaah dan 27.680 jemaah haji khusus. Pemberangkatan para jemaah akan dilakukan secara bertahap dalam 544 kloter. (ndn/aha)

BERITA TERKAIT
Komisi VIII Desak BPH Wujudkan Tri Sukses Penyelenggaraan Haji
05-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, memimpin Rapat Kerja bersama Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH)...
Komisi VIII Minta Kementerian Agama Perinci Efisiensi Anggaran 2025
04-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI untuk membahas pelaksanaan program dan anggaran...
Komisi VIII DPR RI Soroti Efisiensi Anggaran dan Program Prioritas KPPPA Tahun 2025
03-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Rapat...
Program Makan Bergizi Gratis Butuh Rp 71 Triliun, Solusi Pendanaan Jadi Sorotan
20-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran, Makan Bergizi Gratis (MBG) disediakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sebesar...